Pimpinan DPRD Tanpa PPP

Pimpinan DPRD Tanpa PPP

TIRAWUTA - Dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara nasional hingga daerah berbuntut panjang. Satu diantaranya, pimpinan DPRD Koltim terpaksa tak diisi PPP. Padahal, berdasarkan perolehan suara dan kursi di DPRD Koltim, partai berlambang kakbah ini, harusnya dapat jatah wakil ketua dua.

Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Kolaka Timur baru mendapat kepastian dua partai politik masing-masing Partai Amanah Nasional (PAN) dan Partai Demokrat (PD) mengusulkan unsur pimpinan. PAN sebagai ketua, sementara PD sebagai wakil ketua satu.

PAN mengisi jabatan ketua dengan memperoleh kursi terbanyak yakni empat kursi, dan Partai Demokrat yang memiliki tiga kursi sebagai wakil ketua.

"Dalam waktu dekat, sudah akan dilakukan pelantikan Ketua dan Ketua DPRD Koltim. Tapi posisi wakil ketua dua tak akan diisi, dan PPP pasti akan ditinggalkan," ujar Sekretaris DPRD Koltim Nasruddin, Kamis (19/3).

Sebagai wujud percepatan pelantikan ini kata dia, Jumat hari ini akan dilangsungkan rapat paripurna penetapan unsur pimpinan DPRD Koltim ini.

"Bisa jadi akhir bulan ini atau bulan depan pelantikannya. Yang jelas, selain kami, Pak Bupati (Tony Herbiansyah, red) berjanji akan bersama-sama menghadap pak gubernur agar SK penetapan ini segera diterbitkan," bebernya.

Seperti diketahui, sejak dilantik dan diresmikan 20 Januari lalu, hingga kini, pihak DPRD Koltim masih dikendalikan oleh pimpinan sementara dibawah komando Andi Musmal. Namun dengan pimpinan sementara tersebut, ternyata tidak bisa menetapkan berbagai lat kelengkapan dewan itu sendiri.

"Sampai sekarang, belum jelas kapan kejelasan penetapan pimpinan definitif. Soal batasan memang tidak ada, tapi kami sekretariat hanya menunggu, kalau ada perintah buat undangan itu yang kami lakukan, tapikan sampai sekarang belum ada perintah itu, dan tidak bisa dari saya inisiatifnya," jelas Nasruddin awal Maret lalu.

"Dengan belum definitifnya pimpinan ini, agenda-agenda kami tertunda. Misalkan tatib sudah dibuat tapi belum disahkan, termasuk alat kelengkapan lainnya. Saya sudah pernah sampaikan agar ini diselesaikan secepatnya," aku Nasruddin. (*/b)