Ada Penggelapan Dipembelian Bahan Bakar Modis

Ada Penggelapan Dipembelian Bahan Bakar Modis 

* Harusnya Pertamax Tapi yang Dibeli Bensin

* Modis Wajib Gunakan BBM Nonsubsidi

KENDARI - Gubernur Sultra Nur Alam mengendus marak indikasi penyelewengan keuangan negara yang dianggarkan melalui APBN, untuk operasional kendaraan dinas, namun tidak digunakan dengan tepat.

Tidak sedikit mobil dinas melakukan pengisian bahan bakar memakai BBM bersubsidi di SPBU  yang seyogyanya untuk masyarakat, sementara mobil dinas tersebut sudah dianggarkan dana operasionalnya untuk pembelian bahan bakar memakai BBM nonsubsidi.

"Bayangkan saja, mobil dinas yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi, namun menggunakan BBM bersubsidi," tuturnya, Selasa (17/3) usai meresmikan SPBI non subsidi di areal Eks RSUD Provinsi.

Makanya,lanjutnya, Pemprov Sultra membangun stasiun pengisian bahan bakar industri (SPBI) dan mewajibkan semua modis menggunakan BBM non subsidi.

Manfaatnya supaya kita bisa mengefektifkan penerimaan daerah. Selama ini anggaran itu digunakan untuk membeli BBM subsidi, mestinya menggunakan BBM non subsidi. Jangan uang yang dinggarkan untuk membeli BBM non subsidi, tapi digunakan untuk BBM subsidi. Kan ada penggelapan uang disitu. Berarti dua kali kerugian negara didalamnya," ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya oknum pajabat pemerintahan yang menggunakan BBM subsidi, namun terjadi juga permainan di lokasi tambang.

Oknum yang berkepentingan memiliki peran dengan mensuplai BBM subsidi ke areal tambang,  yang dijual dengan harga non subsidi.

Dirinya berharap, beropasinya SBPI dapat dimanfaatkan dengan baik. Khusus kendaraan dinas lingkup Pemprov Sultra wajib menggunakan BBM industri atau non subsidi. Karena setiap tahunnya Pemprov Sultra menganggarkan sekitar Rp 600 juta untuk membiayai pembelian BBM non subsidi untuk setiap kendaraan dinas.

Penggunaan BBM non subsidi akan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 600 juta per tahun atau Rp50-Rp60 juta per bulan. Karena anggaran untuk pembelian BBM untuk mobil dinas kembali ke kas daerah sebagai pendapatan.

"Jadi, dengan membeli BBM nonsubsidi kita secara langsung akan mendapatkan keuntungan ganda, uang yang kita keluarkan sebagai biaya oprasional akan kembali ke kas daerah sebagai pendapatan. Selama ini, anggaran itu semua keluar begitu saja dan belum tentu jelas penggunaannya." ujarnya. (cr3/b/ags)