H Imran Warning PNS Jelang Pilkada

H Imran Warning PNS Jelang Pilkada

"Saya Masih Bupati, Kamu Loyal Sama Siapa?

Reporter              : Ramaludin

Editor                    : Rahmat Akbar

ANDOOLO - Nuansa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sudah mulai terasa. Berbagai baliho bakal calon bupati ramai terpampang di setiap ruas jalan di Konsel. Baik dari kalangan birokrasi Konsel maupun para politisi.

Menanggapi suasana perpolitikan di Konsel yang mulai terasa, Bupati Konsel, Drs H Imran M.Si memberikan penekanan yang serius bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak terlibat politik praktis. "PNS saya harap tetap bekerja sesuai tupoksinya. Tetap fokus pada pelayanan masyarakat," imbau Imran.

Utamanya, lanjut dia, bagi aparat dibidang pendidikan utamanya guru tida boleh main-main dalam keterlibatannya dalam suasana politik yang akan dihadapi.

"Di kesehatan utamakan pelayanan kepada masyarakat dan antisipasi kejadian luar biasa utamanya peran medis. Begitu pula dilingkup pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Harus fokus memberikan pendampingan agar prodak dan komoditi di Konsel dapat berjalan sesuai harapan kita," imbaunya.

Suasana politik di Konsel, lanjutnya, PNS menjaga netralitas. "Jangan sampai merusak panca prasetya korpri," tegasnya didampingi Kepala Bagian Humas Setda Konsel, Drs Muh Yusuf.

Imran mengimbau PNS di Konsel tidak berpihak pada salah satu calon dan tetap menjaga netralitasnya sebagai abdi negara. "PNS jangan ikut-ikut berpolitik dan berfikir ekstrim menyambut pilkada di Konsel dengan berpihak kepada figur. Sebab, kalangan figur baik di birokrasi yang diberi ruang untuk sosialisasi maupun dari kalangan politisi kan belum jelas. Jangan sampai figurnya tidak mendapat pintu partai akibatnya berhujung kecewa dan resiko dirinya sebagai PNS. Jadi tetap netral," ujarnya.

Terlebih penting, sambung dia, dirinya yang saat ini masih menjabat sebagai bupati Konsel. Jangan sampai loyalitas PNS kepada atasan menjadi hilang dan terkikis. "Saya masih bupati. Kamu loyal sama siapa. Jangan sampai loyalitasnya bukan kepada pimpinan lagi tetapi kepada calon. Inikan keliru. Apalagi kalau ikut-ikutan sosialisasi di jam kerja," tegasnya.

Imran optimis jika rambu-rambu itu dapat ditegakan di lingkup PNS maka jalannya demokrasi dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

"Kalau ada PNS yang tertangkap tangan melakukan sosialisasi kita akan berikan sanksi," tegasnya lagi.

Sejauh ini, Imran mengendus jika pergerakan PNS sudah mulai terlihat. Utamanya bagi PNS yang berasal dari jajaran SKPD entah itu yang tidak menjabat suatu jabatan ataupun PNS yang masih berada di bawah level kepala dinas.

Menanggapi para figur yang bermunculan, H Imran merespon itu merupakan hak politik setiap warga negara. "Tetapi jika di tanya secara pribadi saya cenderong kepada kalangan birokrat. Saya ini kan orang birokrat. Saya harapkan juga kepemimpinan setelah saya dari birokrat. Karena almamater saya birokrat. Sebab mereka sudah teruji dari segi pemerintahan. Meski begitu saya tetap mendukung pula dari kalangan politisi yang memiliki basis yang jelas," nilainya.

Imran sendiri telah memberi ruang kepada lima kader terbaiknya yakni Sutoardjo Pondiu, Aswan, Arsalim, Rustam Silondae, dan Saala. "Dari kelima itu sejauh ini saya belum melihat perkembangan di lapangan. Lima bulan kedepan baru kita dapat melihat. Sampai saat ini pun kelimanya saya beri ruang. Tidak ada anak emas dari kelimanya," tandasnya.

Sementara itu, Plt Sekda Konsel, Rustam Silondae mengungkapkan banyaknya figur yang bermunculan ditekankan untuk tidak melakukan mobilisasi PNS.

"PNS jangan berpraktek politik di jam kerja. Karena akan mempengaruhi kinerja mereka. Dan sanksi menanti mereka, jelas dalam UU kepegawaian. Saat ini mulai terasa realitas yang ada sudah mulai terasa bahwa sudah mulai terjadi PNS ikut kegiatan politik terutama di jam kerja. Dan itu sudah terjadi. Bagi PNS dia tim ataupun kandidat ketika dia meninggalkan tugas pasti mendapat sanksi," pungkas Rustam. (*/b)