Ini Alasan Kemenpan-RB Batalkan Hasil Tes CPNS Konkep

Ini Alasan Kemenpan-RB Batalkan Hasil Tes CPNS Konkep

KENDARI- Pembatalan hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Konawe Kepulauan beberapa waktu lalu menurut staf ahli Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Gatot Sugiharto dikarenakan adanya perbedaan data di daerah dan pusat.

Menurut Gatot, tes CPNS yang lalu dilakukan dengan sangat ketat dan teliti. Dikatakannya, di Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) itu ada tim audit yang kerjanya mempelajari ada atau tidaknya penyimpangan data.

"Jadi ketika di sana datanya tidak sama dengan yang diumumkan panselda (Panitia Seleksi Daerah) maka  pasti bermasalah dan berakhir dengan pembatalan," kata Gatot, baru-baru ini.

Dikatakan Gatot, pembatalan itu terjadi karena bisa jadi di daerah tidak mengikuti proses sebagaimana mestinya dan terjadi kecurangan.

"Di sana itu ada sistem audit yang tidak bisa dimanipulasi dan nanti muaranya BKN. Jadi Panselnas dan BKN itu bisa mengetahui yang mana ketidakcocokan dan kecurangan itu," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenpan RB membatalkan pengumuman hasil tes CPNS di Konkep beberapa waktu lalu akibat ditengarai banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh panitia daerah.(int)

Read More

TKW Asal Wonggeduku Berhasil Dipulangkan * Setelah Hilang Kontak 3 Tahun

Suasana pertemuan TKW yang sempat hilang kontek selama tiga tahun di Arab Saudi, Muliatin Binti Butu Lowea (memakai jilbab) saat bersama keluarga, yang dimediasi Solidaritas Perempuan (SP) Sulawesi Tenggara (Sultra).

TKW Asal Wonggeduku Berhasil Dipulangkan

* Setelah Hilang Kontak 3 Tahun

KENDARI - Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berangkat ke Arab Saudi asal Desa Tawaro Londo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muliatin Binti Butu Lowea, akhirnya kembali ke kampung halamannya, setelah hilang kontak dengan keluarga selama tiga tahun.

Kabar kehilangan bermula dari laporan sang suami, Azis sejak tiga tahun silam, mengingat sang istri Muliatin yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi tidak lagi memberi kabar, bahkan saat keluarga menghubungi nomor telepon yang biasa dipakai Muliatin menyatakan jika yang bersangkutan tidak lagi bekerja di rumah tersebut.

Azis pun melaporkan hal tersebut ke Solidaritas Perempuan (SP) Kendari, yang kemudian dikomunikasikan dengan para pihak terkait, baik pemerintah hingga perusahaan yang memberangkatkan Muliatin.

Direktur SP Kendari, Sulhani, Kamis (19/3), mengatakan, setelah melalui proses dan waktu yang cukup panjang serta sulit, akhirnya Muliatin berhasil dipulangkan ke kampung halamannya. Itupun melalui desakan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi.

"Dia berangkat ke Arab Saudi tepatnya di  Kota Tai'f pada tahun 2011, dan kami menerima laporan pertengahan April 2012, sebab Muliatin hilang kontak dengan keluarganya, sehingga jika ditotalnya dengan saat ini maka sudah tiga sampai empat tahun lamanya. Setelah ditelusuri, ternyata dia dilarang berkomunikasi oleh majikannya yang bernama Ahmad Jaralah. Inilah sebabnya mengapa majikannya berbohong kepada pihak keluarga, jika Muliatin tidak lagi berada di rumah Ahmad Jaralah," jelas Hani.

Hani menambahkan, atas dasar pelarangan berkomunikasi dengan pihak keluarga di kampung itulah, membuat Azis selama ini menjadi panik dan takut tentang kondisi istrinya.

"Alhamdulillah Muliatin bisa kembali di tengah-tengah keluarga," ucap Hani.

Sementara itu Muliatin menerangkan, selama bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi, dirinya terus bekerja selama 1 X 24 jam tanpa ada waktu istrahat. Walaupun disekap dan tidak bisa kemana-mana, termasuk telepon genggam pun disita majikan, namun dirinya mengaku tidak mendapatkan kekerasan fisik.

Mengenai gaji yang diterimanya selama bekerja, dirinya menuturkan masih mendapatkan gaji. "Gaji saya sekarang dibayarkan Rp US$ 8.700 atau Rp.113 juta, dan akan dijadikan modal buka usaha," tuturnya.

Sementara itu, Azis berjanji tidak akan lagi mengizinkan istrinya bekerja ke luar negeri.

Read More

Menaker Akan Hentikan Pengiriman TKI "Pekerja Rumah Tangga"

Menaker Akan Hentikan Pengiriman TKI "Pekerja Rumah Tangga"

BANDUNG - Kementerian Ketenagakerjaan akan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya untuk pekerja rumah tangga.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat meninjau Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) di Bandung, Kamis (18/3).

Menurut Hanif, roadmap atau peta kebijakan untuk mengirimkan TKI ke luar negeri, khususnya PRT segera hampir rampung.

"Intinya yang soal pengiriman TKI ya, tunggu saja, Kemenaker akan melakukan finalisasi, tinggal finalisasi," kata Hanif di Bandung.

Hanif mengatakan, roadmap pemberhentian tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di sektor rumah tangga memang tindak lanjut dari pemerintahan Joko Widodo.

"Saya sudah lapor kepada presiden, prinsip-prinsipnya seperti apa, apa yang menjadi konten utama dari roadmap itu, nanti resminya akan kita umumkan kepada masyarakat," katanya.

Ketika ditanya mengenai waktu realisasinya, Hanif enggan membocorkannya.

"Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, jangan hobinya bocoran terus," pungkasnya. (kcm)

Read More

Anggota DPR Sebut Kabinet Jokowi Krisis Kepemimpinan

Anggota DPR Sebut Kabinet Jokowi Krisis Kepemimpinan

KENDARI - Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo saat ini makin banyak, dan belum ditemukan solusi konkritnya.

Mulai dari melemahnya rupiah, harga beras yang masih belum stabil, dan harga BBM yang belum stabil.

Karenannya, anggota DPR RI menilai kabinet Jokowi saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Ahmad Hafis Tohir di Kendari, Selasa (17/3).

Dirinya  belum melihat kekompakan dari kabinet tersebut, dalam mengatasai persoalan bangsa,  yang disebabkan kurangnya kepemimpinan.

"Kalau kita lihat sekarang terjadi krisi leadership. Terbukti hanya persoalan kenaikan harga beras saja, sesama kementerian saling menyalahkan. Nah ini menunjukan ketidakkompaknya kepemimpinan saat ini. Tentu keadaan itu tidak baik jika dilihat dimata publik," ungkapnya.

Politisi PAN menyarankan mestinya pemerintah harus menunjukan kekompakan dalam menghadapi semua persoalan bangsa. Mestinya semua pemangku kepentingan harus dilibatkan didalamnya dalam menyelesaiakan persoalan bangsa.

Dirinya membandingkan, jika menengok dipemerintahan SBY selama dua periode, meskipun banyak persoalan bangsa, mulai dari penguatan dolar hingga mencapai Rp 12 500, tetapi semua bisa ditangani dengan baik. Meskipun tidak turun secara signifikan namun paling tidak pemerintah sudah melakukan upaya.

Jadi persoalan penguatan dolar terhadap rupiah saat ini, menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan dipandang sebagai hal biasa.

Namun, kata dia DPR belum melihat langkah konkrit pemerintah dalam mengantisipasi terus naiknya harga dolar terhadap rupiah hingga mencapai nilai Rp 13.147.

"Penguatan rupiah tidak bisa dianggap biasa saja, ini penting untuk diperhatikan dan ini persoalan serius. Mestinya pemerintah mengambil langkah konkrit persoalan ini. Begitu pula belum stabilnya harga beras. Jangan hanysa saling menyalahkan tetapi bangun kekompakan untuk menyelesaikannya," pungkasnya. (cr3/b/ags)

Read More

Ibas Terancam di Tahan

Ibas Terancam di Tahan

* Setelah Dituding Tiga Pihak, Nazar, Bhatoegana dan Rudy

JAKARTA — Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda yakin pimpinan KPK saat ini bisa memperjelas status Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Ibas bisa diproses terkait tudingan beberapa pihak seperti mantan Bendum DPP Partai Demokarat Muhammad Nazaruddin, Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana, dan Mantan Ketua SKK Migas Rudy Rubiandini.

Dikatakan, dengan digantinya Abraham Samad sebagai ketua KPK, dia yakin Ibas tidak akan mendapatkan imunitas lagi seperti yang selama ini dia dapatkan.

“Selama ini ketika Abraham Samad menjadi ketua KPK atau KPK jilid 3, memang kasus-kasus yang menyeret nama Ibas sepertinya dapat imunity atau kekebalan. Tapi KPK sekarang yang dipimpin Taufikurahman Ruki, saya yakin bisa memperbaiki hal itu dan memperjelas segala tuduhan terhadap Ibas,” ujar Khairul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/3).

Ruki menurutnya, harus menjelaskan hubungan special antara Samad dan Partai Demokrat selama ini sudah mempengaruhinya dalam mengambil keputusan.

“Ruhut Sitompul kan sudah pernah bilang bahwa Samad jadi ketua KPK karena didorong PD dan Bambang Widjajanto karena didorong Partai Golkar. Jadi sangat masuk akal kalau kemudian Samad melindungi orang-orang dekat yang jadi penguasa di Partai Demokrat,” tambahnya.

Seperti diakui oleh Ruki sendiri, menurut Khairul, selama dipimpin Samad ada 36 orang yang dijadikan tersangka di KPK tanpa ada bukti yang kuat, dan terkesan pesanan penguasa saat itu. Sehingga bisa saja masyarakat menurutnya menyimpulkan, kalau Samad bisa mempertersangkakan seseorang dengan bukti yang tidak kuat, maka logikanya seharusnya Samad juga bisa untuk tidak mempertersangkakan seseorang meski ada bukti yang sangat kuat.

“Ini yang harus dijelaskan oleh pimpinan KPK sekarang. Jika Ruki bisa mengatakan bahwa 36 orang dijadikan tersangka oleh Samad tanpa bukti yang kuat, maka Ruki harus memeriksa juga apakah orang-orang yang sudah memiliki bukti kuat tapi tidak ditersangkakan selama ini ada. Dan apakah orang yang seperti itu termasuk Ibas,” imbuhnya.

Ruki dan kawan-kawan harus menjelaskan apakah tudingan Nazaruddin, dan kawan-kawan terhadap Ibas berdasar dan memiliki bukti atau tidak.Jika tidak ada buktinya, maka Ruki harus menejelaskan hal itu dan jika ada buktinya Ruki pun harus menjelaskan hal itu sambil memprosesnya

Read More