Kuasa Hukum Endang Kilat Sesalkan Tindakan Kejaksaan

Kuasa Hukum Endang Kilat Sesalkan Tindakan Kejaksaan

Reporter            : Gunardih Eshaya

Editor                : Rahmat Akbar

Baubau - Setelah kurang lebih 8 tahun, dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Bupati Bombana tahap 1 tahun 2005 kembali bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau. Bahkan Kejari Baubau dibawah komando Edy Hermawan SH yang baru saja menggantikan Kajari lama, Slamet Siswanta SH MH langsung melakukan penahanan terhadap dua pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Endang Kilat dan Hasanuddin.

Kuasa hukum Endang Kilat, Moch Mi'rajtullah Mahyuddin menyayangkan tindakkan yang diambil pihak Kejari Baubau. Menurut dia, penahanan terhadap kliennya terkesan buru-buruh dan dipaksakan. Pasalnya, penetapan Endang Kilat maupun Hasanuddin hanya berdasar pada putusan kasasi MA pada perkara yang sama dengan dua tersangka lainnya, yakni Rosi Pimpi dan Yunus Kosasi. Dimana dalam putusan kasasi itu menyatakan Endang Kilat maupun Hasanuddin selaku ketua panitia dan anggota turut terlibat.

"Seharusnya dilakukan penyidikan kembali, jangan langsung main tahan saja. Ini adalah bentuk kriminalisasi hukum terhadap klien kami," jelas Mi'rajtullah.

Menjadi sangat ironi kata Mi'rajtullah, baik Rosi Pimpim maupun Yunus Kosasi yang telah divonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap, hingga saat ini masih bebas berkeliaran dan tidak dilakukan tindakan penahanan oleh Jaksa selaku eksekutor. Padahal putusan kasasi tersebut telah turun sejak beberapa tahun lalu. "Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap penegakkan supremasi hukum. Kami akan tempuh jalur praperadilan atas tindakan sewenang-wenang pihak Kejari Baubau," ancam Mi'rajtullah.

Mi'rajtullah mensiyalir ada pihak-pihak yang sengaja 'memesan' agar dilakukan penahanan terhadap kliennya berkaitan dengan jabatan Kadis PU dan Perhubungan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang baru saja di jabat kliennya. Terlebih lagi kliennya menunjukan sikap patuh terhadap hukum dengan menghadiri panggilan jaksa untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baubau, Edy Hermawan SH didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Mardiono SH dan Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Viktor Dinar SH mengatakan, penangganan perkara yang melibatkan Endang Kilat dan Hasanuddin berdasarkan surat perintah penyidikan sejak 7 Februari 2012 lalu. Hanya saja karena seluruh jaksa yang menanggani kasus tersebut telah pindah sehingga surat penyidikannya diperbaharui pada 27 Februari 2015.

Ditegaskan, jaksa telah melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dan telah dinyatakan lengkap (P21). "Statusnya memang sejak dari dulu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi oleh jaksa peneliti telah dinyatakan P21 sehingga hari ini dilakukan tahap dua, dalam hal ini penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka," tambah kasi Intel, Dinar.

Menurut Dinar, dalam kasus pembagunan kantor bupati Bombana tahap satu tahun 2005 dengan paku anggaran bersumber dari APBD Bombana sekira Rp 4 Miliar, terjadi kemahalan harga disebabkan dari kelalaian panitia lelang yang tidak pernah melakukan survei lapangan. Disamping adanya markup dalam harga kontrak, juga terjadi penyimpangan pada proses lelang yang dilakukan. Pihaknya sendiri telah memeriksa sedikitnya 11 orang saksi termaksud diantaranya saksi ahli.

"Berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP, terjadi kerugian negara sekitar Rp 800 juta. Untuk tersangka EK keterlibatannya sebagai ketua panitia lelang sedangkan tersangka HD adalah anggota panitia lelang. Kedua tersangka kita jerat dengan pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara," tutupnya. (*/b)

Read More

Jelang LKPJ Bupati, DPRD Butur Kembali Bimtek

Jelang LKPJ Bupati, DPRD Butur Kembali Bimtek

BURANGA - Setelah melakukan berbagai macam bimbingan teknis (Bimtek) terhitung sejak bulan Januari ditahun ini, kini seluruh anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) kembali melakukan Bimtek ke luar daerah. Bimtek kali ini dilakukan terkait persiapan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah Butur.

Hal ini sebagaimana diungkap Ketua Komisi III DPRD Butur, Abdul Manan Gani saat dikonfirmasi via telfonnya (19/3). Bimtek anggota dewan kali ini berlangsung mulai Kamis kemarin hingga Minggu yang dilaksanakan di kota Bogor.

"Bimteknya di Bogor soal LKPJ, di Bulan April kan akan ada LKPJ Bupati Butur. Agendanya nanti dua kali, dimulai dari laporan tahunan pertanggungjawaban Bupati lalu kemudian berikutnya laporan pertanggungjawaban Bupati 5 tahunan," ujarnya.

Untuk Bimtek sendiri dikalangan DPRD Butur beber Manan kali ini merupakan Bimtek yang kesekian kalinya. Sebelumnya Bimtek DPRD Butur telah dilakukan terkait masalah undang-undang, masalah keuangan, dan pedoman penyusunan APBD.

Terkait seringnya DPRD Butur melakukan Bimtek dalam beberapa bulan ini menurut Manan tidak lain karena Bimtek menjadi bekal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi anggota legislatif sehingga wajib untuk dilakukan.

"Jadi Bimtek itu sendiri di internal dewan bukan hal yang haram, ini wajib sebagaimana telah tertera dalam pertaruan yang mengatur itu," akunya (p4/b/mat)

Read More

Dishut Butur Disorot

Dishut Butur Disorot

*Buntut Maraknya Perambahan Hutan yang Tidak Terkendali

BURANGA - Kinerja Dinas Kehutanan di Kabupaten Buton Utara (Butur) dalam melakukan kontrol terhadap setiap pelaku usaha kayu yang telah diberikan izin secara resmi akhirnya disorot. Kurangnya kontrol Dishut telah menjadi penyebab leluasanya pelaku usaha dalam memanipulasi sumber kayu olahannya. Olehnya itu, Dishut dinilai mesti ikut bertanggungjawab terhadap segala persoalan tersebut.

Demikian simpulan Ketua Gerakan Anti Korupsi (Gaki) Kabupaten Buton Utara (Butur), Sairman Sahadia saat menggelar konfersi pers terkait ditemukannya kasus dugaan pengolahan kayu diluar areal izin oleh anggota tipiter Dirkrimsus Polda pada pelaku usaha kayu di Butur beberapa waktu lalu.

Sairman mengatakan, wujud keseriusan Dishut Butur dalam mengontrol potensi terjadinya pembalakan liar oleh pelaku usaha di Butur sama sekali tidak pernah terlihat adanya. Bagaimana tidak, pasca pemberian izin penebangan kayu terhadap pelaku usaha di Butur, Dishut Butur kemudian berdiam diri tanpa melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal diluar keinginan bersama.

"Yang pasti saya turut sesalkan kinerja Dishut Butur karena kurang kontrolnya terhadap setiap pelaku usaha yang telah diberikan izin secara resmi dalam melakukan usaha penebangan kayu. Mestinya kan kalau sudah beri izin, harus di ikuti dengan pengawasan lapangan agar mencegah jangan sampai pelaku usaha menebang hingga diluar batas wilayah. Tapi ini kan tidak sama sekali, sehingga Dishut juga harus bertanggungjawab. Aparat harusnya jangan hanya menahan pelaku usaha yang melanggar. Tapi tahan juga itu orang di Dishut karena terkesan melakukan pembiaran," ujarnya.

Sairman menambahkan, jika Dishut Butur benar-benar serius, mestinya kepada setiap pohon yang masuk dalam lokasi izin harusnya diberi nomor dan besaran lingkarannya juga harus dilakukan pengukuran. Ini menurutnya agar memudahkan kontrol kedepannya.

"Tapi ini kan yang terjadi tidak demikian, sehingga harusnya setiap izin hanya boleh 50 kubik malahan kenyataannya ditemukan lebih. Buktinya kan waktu ditangkapnya oknum pelaku usaha kayu baru-baru ini oleh Polda. Masa satu izin sampe ratusan kubik, Ini kan karena kinerja Dishut yang kurang efektif. Padahal setiap satu izin itu hanya diberikan untuk 50 kubik. Sekarang pertanyaannya kayu-kayu lebihnya itu dari mana asalanya?, " paparnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua oknum pengusaha kayu di Butur yang secara resmi telah mendapatkan izin usaha pengolahan kayu dari Dishut Butur kini terpaksa harus berurusan dengan tim Tipiter Dirkrimsus Polda Sultra. Satu dari kedua oknum tersebut diketahui merupakan mantan anggota DPRD Butur berinisial SM.

Keduanya mesti diamankan sementara waktu karena diduga kuat sebagian hasil usaha kayunya berasal diluar dari lokasi kawasan izin yang telah diberikan Dishut Butur. Sehingga terhadap keduanya akan dimintai keterangan lebih lanjut. (p4/b/mat)

Read More

Fraksi PDIP Apresiasi Arisan Wangiwangi Raya

Fraksi PDIP Apresiasi Arisan Wangiwangi Raya

WANGIWANGI - Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Wakatobi, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Wakil Bupati H Arhawi Ruda didalam menggagas arisan keluarga Wangi-wangi.

Menurut Sudirman, arisan yang dijalankan oleh Wakil Bupati ini, merupakan langkah bijak, dimana arisan tersebut merupakan tempat (wadah) dalam sebuah komunitas kecil.

"Jadi menurut saya, gagasan itu perlu diapresiasi selama tujuannya benar," tuturnya.

Sudirman berharap, arisan wangiwangi yang tujuannya mempersatukan masyarakat wangiwangi raya, tidak melenceng dari koridor kearisaan. "Kita berharap, itu tidak ada politik praktisnya," tukasnya.

Sudirman berpandangan, keberadaan sebuah arisan bila diselimuti dengan politik, itu tidak akan berjalan dengan baik bahkan tidak bertahan lama apabila melenceng dari koridornya.

Terkait dengan keterlibatan segilitir PNS dalam arisan tersebut, Politikus PDIP ini mengatakan wajar-wajar saja. Selama para PNS menjaga etika dan norma dalam bingkai birokrasi. "Bisa-bisa saja PNS itu asalkan tidak ikut dalam politik praktis," tandasnya.

Sementara ditempat terpisah, Kepala BKDD Rusdin SH mengatakan bilamana ada PNS yang ikut dalam politik praktis, maka sanksi telah menanti mereka. "Nanti kita lihat, sejauh mana oknum PNS tersebut terlibat dalam politik praktis," katanya.

Kata dia, PNS harus menyadari serta menjaga konsisten sebagai pelayan masyarakat, dan tidak menyampingkan jati dirinya sebagai abdi negara/daerah. "PNS harus berjalan sesuai ketentuan kepegawaian. Sebab, salah satu sanksi pegawai yang melarang, yakni penurunan pangkat," tegasnya.

Rusdin menghimbau para PNS untuk tidak ikut dalam politik, sebab dalam PP Kepegawaian negera, secara tegas PNS dilarang berpolitik. "Mengingat tahun politik, maka saya minta PNS untuk tidak tergoyang dengan politik. Tetap fokus berkerja," tandasnya.(cr2/b/mat)

Read More

Penyidik Masih Memburu Sejumlah Dokumen di PU Muna

Penyidik Masih Memburu Sejumlah Dokumen di PU Muna

RAHA-Penyidik Kejaksaan Negeri Raha rupanya masih memburu sejumlah dokumen terkait dengan kasus dugaan korupsi, desain jalan dan jembatan tahun 2014 pada Dinas PU Muna. Kepala Kejaksaan Negeri Raha, Chandra YW melalui Kasi Intel Kejari Raha, La Ode Musril membenarkan hal itu.

Menurut Musril masih ada sejumlah dokumen penting yang dikerjar, seperti kontrak kerja dan bukti pencairan anggarannya yang asli, bukan kopian. "Penyidikan masih sementara berjalan, masih ada beberapa orang yang dipanggil,"ujar Musril

" Kita meminta sejumlah bukti dukumen pada Dinas PU Muna, Tapi hingga sekerang belum diberikan. Kita juga sudah mengantongi dukumen -dukumen itu, tapi dalam bentuk copian. Dukumen itu harus asli,"tambahnya.

Musril mengakui bahwa terhambatnya proses penyidikan beberapa bulan terakhir ini dikarenakan, belum adanya pejabat devenitif yang menduduki posisi Kadis dan Sekretaris.

"Sekarang sudah ada, kita akan lanjutkan lagi,"paparnya.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih dilakukan. Jika dokumen dimaksud tak juga diberikan, maka penyidik akan mengambil upaya tegas dengan melakukan penggeledahan di kantor yang pernah dinahkodai oleh Yamin Imran tersebut.

 "Kita masih mintakan pada Dinas PU Muna untuk membawa sendiri dokumen-dokumen itu  ke Kejari Raha .  Kalau mereka tidak memberikannya, ya kita datang ambil sendiri di Dinas PU Muna, entah dengan cara kita geledah atau menyitanya, karena kita punya kewenangan melakukan itu sesuai prosedur yang ada,"paparnya.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan mantan Kadis PU Muna, Muh Yamin Imran sebagai tersangka. Tidak menutup kemungkinan lanjut Musril, penyidik akan menetapkan lebih dari satu tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 400 juta ini.

Secara terppisah Kasi Pidus Kejari Raha Moch. Kasad,SH.MH ketika dikonfirmasi hal ini, juga membenarkannya. Menurutnya Dinas PU Muna  menyembunyikan atau menghlilanghkan bukti bukti itu, indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dari kasus ini makin jelas.(sra/hum)

Read More