Penyidik Masih Memburu Sejumlah Dokumen di PU Muna

Penyidik Masih Memburu Sejumlah Dokumen di PU Muna

RAHA-Penyidik Kejaksaan Negeri Raha rupanya masih memburu sejumlah dokumen terkait dengan kasus dugaan korupsi, desain jalan dan jembatan tahun 2014 pada Dinas PU Muna. Kepala Kejaksaan Negeri Raha, Chandra YW melalui Kasi Intel Kejari Raha, La Ode Musril membenarkan hal itu.

Menurut Musril masih ada sejumlah dokumen penting yang dikerjar, seperti kontrak kerja dan bukti pencairan anggarannya yang asli, bukan kopian. "Penyidikan masih sementara berjalan, masih ada beberapa orang yang dipanggil,"ujar Musril

" Kita meminta sejumlah bukti dukumen pada Dinas PU Muna, Tapi hingga sekerang belum diberikan. Kita juga sudah mengantongi dukumen -dukumen itu, tapi dalam bentuk copian. Dukumen itu harus asli,"tambahnya.

Musril mengakui bahwa terhambatnya proses penyidikan beberapa bulan terakhir ini dikarenakan, belum adanya pejabat devenitif yang menduduki posisi Kadis dan Sekretaris.

"Sekarang sudah ada, kita akan lanjutkan lagi,"paparnya.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih dilakukan. Jika dokumen dimaksud tak juga diberikan, maka penyidik akan mengambil upaya tegas dengan melakukan penggeledahan di kantor yang pernah dinahkodai oleh Yamin Imran tersebut.

 "Kita masih mintakan pada Dinas PU Muna untuk membawa sendiri dokumen-dokumen itu  ke Kejari Raha .  Kalau mereka tidak memberikannya, ya kita datang ambil sendiri di Dinas PU Muna, entah dengan cara kita geledah atau menyitanya, karena kita punya kewenangan melakukan itu sesuai prosedur yang ada,"paparnya.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan mantan Kadis PU Muna, Muh Yamin Imran sebagai tersangka. Tidak menutup kemungkinan lanjut Musril, penyidik akan menetapkan lebih dari satu tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 400 juta ini.

Secara terppisah Kasi Pidus Kejari Raha Moch. Kasad,SH.MH ketika dikonfirmasi hal ini, juga membenarkannya. Menurutnya Dinas PU Muna  menyembunyikan atau menghlilanghkan bukti bukti itu, indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dari kasus ini makin jelas.(sra/hum)

Read More

Express Cantika Akan Buka Rute Latawe-Kendari

Express Cantika  Akan Buka Rute Latawe-Kendari

LAWORO-Setelah mengaktifkan kembali Bandara Sugimanuru sebagai sarana transportasi udara, kini Pemkab Muna Barat (Mubar) mulai berencana akan membuka akses transportasi melalui jalur laut.  Rencananya, Pemkab Mubar bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan laut  Express Cantika, akan membuka rute Kendari-Latawe, dalam waktu dekat ini.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mubar, Drs Hanafi, M.Si ketika dikonfirmasi, Kamis (19/3). "Dalam waktu dekat kapal cepat Cantika, akan membuka rute pelayaran dari pelabuhan Kota Kendari - Pelabuhan Latawe Kabupaten Muna Barat,"tegas Hanafi.

Menurut Hanafi, pembukaan akses transportasi laut tersebut merupakan upaya untuk mempermudah masyarakat Mubar untuk mengakses Kota Kendari melalui jalur laut.  Kata dia, masyarakat Mubar tidak perlu lagi harus melalui Pelabuhan Nusantara Raha untuk bisa ke Kendari, tapi  sudah bisa diakses melalui pelabuhan Latawe.  Demikian pula kata dia,  arus transportasi barang dan jasa juga akan lebih lancar. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Kota Kendari hanya memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam.

Kamis (19/3), Hanafi bersama Joni, Owner Ekspres Cantika, melakukan survei di Pelabuhan Latawe Kabupaten Muna Barat.  Dari hasil survey tersebut, Hanafi mengungkapkan, panjang pelabuhan Latawe masih kurang 100 meter. Namun hal itu lanjut dia, akan segera dikomunikasikan dengan Pj Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada.

"Memang dermaga Latawe ini masih kurang panjang sekitar 100 meter. Hal ini akan kita laporkan dulu pada Pj Bupati Mubar,"terangnya.

Namun pihak Dishub Mubar telah menyiapkan sejumlah alternatif lain untuk mendukung pengoperasian Kapal Ekspres Cantika di Latawe. Dishub menyediakan tiga alternatif yakni, opsi pertama akan menyiapakan speed kecil untuk mengangkut dan mengantar penumpang  ke kapal.  Kemudian opsi kedua adalah  akan menggunakan perahu para nelayan untuk membawa penumpang sampai ke kapal, dan opsi ketiga adalah  akan menyiapkan pelabuhan darurat agar kapal Cantika bisa sandar.  "Tapi semua opsi ini akan kita  harus laporkan pada Pj Bupati Muna Barat untuk menetapkan mana diantara opsi itu yang terbaik,"ujarnya lagi.  (sra/hum)

Read More

Rustam Silondae Bentuk Tim Kerja Cakada

Rustam Silondae Bentuk Tim Kerja Cakada

ANDOOLO - Salah satu calon kandidat kepala daerah (cakada) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Rustam Silondae telah membentuk tim kerja guna menghadapi persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Konsel.

Tim kerja, kata Rustam, dibentuk di seluruh kecamatan yang ada di Konsel. "Untuk posko utama kita fokuskan di Kelurahan Alangga Kecamatan Andoolo. Kita juga membentuk tim di 25 kecamatan yang ada di Konsel," ujarnya kemarin.

Para unsur tim kerja itu berasal dari elemen masyarakat yakni tokoh masyarakat, kalangan pemuda dan simpatisan Rustam Silondae.

Usai membentuk tim kerja, Rustam mengaku sembari menunggu hasil survei elektabilitas dirinya ditengah masyarakat Konsel.

"Selain itu upaya komunikasi di sejumlah partai politik saya lakukan. Diantaranya PBB, PKS, PDIP, PKB dan Hanura," tuturnya.

Pembentukan tim kerja itu, lanjut dia, merupakan elemen yang mendukung dan siap bekerja untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Saya pun bersedia untuk mundur dari PNS. Ketika pendaftaran ketika kendaraan politik saya untuk maju menjadi bupati telah jelas," akunya.

Rustam sendiri merupakan kandidat dari kalangan birokrasi Konsel. Dirinya mengaku mantap untuk mundur dari PNS dan melepas jabatannya sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel. Sebab terhitung masa kerjanya sebagai PNS akan berakhir Januari 2016 mendatang. (r4/b/mat)

Read More

H Imran Warning PNS Jelang Pilkada

H Imran Warning PNS Jelang Pilkada

"Saya Masih Bupati, Kamu Loyal Sama Siapa?

Reporter              : Ramaludin

Editor                    : Rahmat Akbar

ANDOOLO - Nuansa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sudah mulai terasa. Berbagai baliho bakal calon bupati ramai terpampang di setiap ruas jalan di Konsel. Baik dari kalangan birokrasi Konsel maupun para politisi.

Menanggapi suasana perpolitikan di Konsel yang mulai terasa, Bupati Konsel, Drs H Imran M.Si memberikan penekanan yang serius bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak terlibat politik praktis. "PNS saya harap tetap bekerja sesuai tupoksinya. Tetap fokus pada pelayanan masyarakat," imbau Imran.

Utamanya, lanjut dia, bagi aparat dibidang pendidikan utamanya guru tida boleh main-main dalam keterlibatannya dalam suasana politik yang akan dihadapi.

"Di kesehatan utamakan pelayanan kepada masyarakat dan antisipasi kejadian luar biasa utamanya peran medis. Begitu pula dilingkup pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Harus fokus memberikan pendampingan agar prodak dan komoditi di Konsel dapat berjalan sesuai harapan kita," imbaunya.

Suasana politik di Konsel, lanjutnya, PNS menjaga netralitas. "Jangan sampai merusak panca prasetya korpri," tegasnya didampingi Kepala Bagian Humas Setda Konsel, Drs Muh Yusuf.

Imran mengimbau PNS di Konsel tidak berpihak pada salah satu calon dan tetap menjaga netralitasnya sebagai abdi negara. "PNS jangan ikut-ikut berpolitik dan berfikir ekstrim menyambut pilkada di Konsel dengan berpihak kepada figur. Sebab, kalangan figur baik di birokrasi yang diberi ruang untuk sosialisasi maupun dari kalangan politisi kan belum jelas. Jangan sampai figurnya tidak mendapat pintu partai akibatnya berhujung kecewa dan resiko dirinya sebagai PNS. Jadi tetap netral," ujarnya.

Terlebih penting, sambung dia, dirinya yang saat ini masih menjabat sebagai bupati Konsel. Jangan sampai loyalitas PNS kepada atasan menjadi hilang dan terkikis. "Saya masih bupati. Kamu loyal sama siapa. Jangan sampai loyalitasnya bukan kepada pimpinan lagi tetapi kepada calon. Inikan keliru. Apalagi kalau ikut-ikutan sosialisasi di jam kerja," tegasnya.

Imran optimis jika rambu-rambu itu dapat ditegakan di lingkup PNS maka jalannya demokrasi dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

"Kalau ada PNS yang tertangkap tangan melakukan sosialisasi kita akan berikan sanksi," tegasnya lagi.

Sejauh ini, Imran mengendus jika pergerakan PNS sudah mulai terlihat. Utamanya bagi PNS yang berasal dari jajaran SKPD entah itu yang tidak menjabat suatu jabatan ataupun PNS yang masih berada di bawah level kepala dinas.

Menanggapi para figur yang bermunculan, H Imran merespon itu merupakan hak politik setiap warga negara. "Tetapi jika di tanya secara pribadi saya cenderong kepada kalangan birokrat. Saya ini kan orang birokrat. Saya harapkan juga kepemimpinan setelah saya dari birokrat. Karena almamater saya birokrat. Sebab mereka sudah teruji dari segi pemerintahan. Meski begitu saya tetap mendukung pula dari kalangan politisi yang memiliki basis yang jelas," nilainya.

Imran sendiri telah memberi ruang kepada lima kader terbaiknya yakni Sutoardjo Pondiu, Aswan, Arsalim, Rustam Silondae, dan Saala. "Dari kelima itu sejauh ini saya belum melihat perkembangan di lapangan. Lima bulan kedepan baru kita dapat melihat. Sampai saat ini pun kelimanya saya beri ruang. Tidak ada anak emas dari kelimanya," tandasnya.

Sementara itu, Plt Sekda Konsel, Rustam Silondae mengungkapkan banyaknya figur yang bermunculan ditekankan untuk tidak melakukan mobilisasi PNS.

"PNS jangan berpraktek politik di jam kerja. Karena akan mempengaruhi kinerja mereka. Dan sanksi menanti mereka, jelas dalam UU kepegawaian. Saat ini mulai terasa realitas yang ada sudah mulai terasa bahwa sudah mulai terjadi PNS ikut kegiatan politik terutama di jam kerja. Dan itu sudah terjadi. Bagi PNS dia tim ataupun kandidat ketika dia meninggalkan tugas pasti mendapat sanksi," pungkas Rustam. (*/b)

Read More

Dewan Pertanyakan Kesiapan Tahapan Pilkades

Dewan Pertanyakan Kesiapan Tahapan Pilkades

WANGGUDU - DPRD Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi tahapan pemilihan kelapa desa yang akan diselenggarakan serentak mendatang.

"Hearing ini kita lakukan untuk mengkroscek tatananan pemilihan desa yang kemarin ditunda karena keluarnya surat edaran Kemendagri. Kita mau tau sampai dimana proses itu," ungkap Ketua Komisi C, Rasmin Kamil, Kamis (19/3).

Menurut Rasmin, kroscek juga dilakukan untuk mengetahui tahapan yang telah dilakukan oleh panitia sembilan. Apakah telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau tidak.

Seperti syarat yang menentukan batasan calon Kepala desa. Dimana dalam ketentuan yang baru memberikan batasan minimal dua dan maksimal lima calon. Karena tinjauan dilapangan dan informasi yang didapatkan Komisi C didapatkan ada beberapa desa dari 41 desa yang akan Pilkades serentak yang memiliki diatas lima calon.

Selain itu batas minimal pendidikan setiap calon dimana sebelumnya tidak ditentukan, tetapi pada Undang-Undang desa menentukan bahwa calon kepala desa harus memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Ini tentu kita juga mau krosscek, karena berdasarkan informasi banyak calon Kades yang tidak tamat sampai SMA," katanya.

Tidak hanya dua persyaratan itu, salah satu pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) Konut tentang Desa yang baru disyahkan oleh Bupati membatasi umur calon peserta. Dalam Perda itu, calon peserta diatas umur 55 tahun tidak dibolehkan menjadi calon dan mengikuti tahapan.

"Salah satu kriteria ini bukannya kita diskriminatif, tetapi ini salah satu upaya kita untuk membatasi jumlah peserta yang ditentukan lima calon itu. Selain itu kita inginkan juga agar kepala desa yang nantinya terpilih masih energik dan produktif," katanya.(r5/b/mat)

Read More