Anggaran Musrembang kota kendari berfariasi

Kendari- Saat ini pemerintah kota sudah melakukan Musrembang di 4 Kecamatan di kota kendari diantaranya Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kec Mandonga dan Kec Kadia. Dari hasil 4 kecamatan yang sudah dilakukan Musrembang memerlukan angaran yang berfariasi, dan ini akan dilakukan di 6 kecamatan lagi yang tersisa untuk melakukan Musrembang ungkap Abdul Rasak Selaku Ketua DPRD Kota Kendari yang ditemui usai menghadiri Musrembang di Kec Kadia Rabu (11/02). Lanjutnya Setelah kita lihat angaran musrembang ini disetiap kecamatan yang sudah kita lakukan Musrembang sangat berfariasi Mulai dari kecamatan Kendari, Kec Kendari Barat, Kec Mandongga, dan Kec Kadia yang baru selesai dilakukan musrembang.

Rasak juga menambahkan "Jadi musrembang ini menjadi asas-asas prioritas penganggaran setelah melihat fakta-fakta dilapangan, kalau saya lihat untuk usulan penganggaran di Kecamatan kadia ini cukup besar dimana yang dianggarkan untuk kecamatan Kadia 15 miliar untuk anggaran Jalan, Darinase, Puskesmas, dan perbaikan sekolah-sekolah. Kemudian Kec mandonga 15 juga namun masuk dalam jalan pasar baru ke Swiss Bell Hotel tapi kalau dari sisi penyebaranya lebih bagus penyebaran dikecamatan Kadia ini namun ini program pemerintah semua demi kepentingan kita bersama. Jadi olehnya itu bagi kecamatan-kecamatan yang anggaranya masih dibawah mudah-mudahan kedepan akan kita masukan lagi sehingga terjadi pemerataan pembanggunan jadi pelaksanaan musrembang ini akan dilakukan di 10 kecamatan 64 kelurahan di Kota Kendari ini dan Musrembang yang dilakukan ini untuk perencanaan anggaran 2016 kurang lebih 15 miliar yang direlokasikan di kecamatan kadia dan kecamatan Mandongga. Jadi kami sebagai DPR semua yang disepakati ditingkat kelurahan dan kecamatan kita akan perjuangkan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan dan kemampuan keuangan kita dan ini penting dilakukan karena APBD itu intinya adalah pelayanan kepada masyarakat jadi pada saat kita menjalin aspirasi lewat kelurahan dan kecamatan tujuanya adalah melihat kepentingan secara umum masyarakat ini yang akan kita lakukan, tetapi kita juga akan melihat secara teknis ini nanti dilihat oleh SKPD kemudian penganggaran nati kita bicarakan di DPR, Katanya".(p8)